Jakarta, MonitorKabar – Keamanan masyarakat sipil menjadi perhatian utama DPR RI dalam kegiatan pemusnahan amunisi yang dilakukan oleh TNI. Mereka meminta agar lokasi pemusnahan tidak berada di dekat area hunian penduduk.
Langkah ini dinilai perlu karena dampak dari pemusnahan dapat menimbulkan trauma dan gangguan psikologis, terutama jika tidak disertai sosialisasi yang memadai kepada warga sekitar.
DPR mengingatkan bahwa ledakan, meski dikendalikan, tetap memiliki risiko. Oleh karena itu, harus ada audit keamanan sebelum proses dilakukan, serta pelibatan instansi terkait untuk pengawasan.
TNI diharapkan bersikap terbuka terhadap masukan masyarakat. Jika warga merasa tidak nyaman, harus segera dilakukan evaluasi terhadap lokasi atau metode pemusnahan.
Pemusnahan amunisi adalah bagian dari pengelolaan logistik militer, namun tidak boleh mengesampingkan aspek humanis. Dalam negara demokrasi, keselamatan rakyat adalah prioritas tertinggi.
Pemerintah dan DPR juga diminta berperan aktif dalam menyusun regulasi yang mengatur prosedur ini agar lebih terstandar dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.